DPRD Tetapkan Usulan Pimpinan Definitif Melalui Paripurna

DPRD Kabupaten Cirebon resmi menetapkan usulan pimpinan definitif periode 2024-2029 melalui rapat paripurna, Kamis (10/10). 

Proses penetapan ini menjadi salah satu tahapan strategis dalam memastikan roda pemerintahan dan fungsi legislatif berjalan optimal untuk lima tahun mendatang. 

Ada empat usulan pimpinan DPRD definitif, diantaranya, Dr Sophi Zulfia SH MH dari Fraksi PDI Perjuangan ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Sementara tiga lainnya merupakan Wakil Ketua DPRD, R Hasan Basori SE MSi dari Fraksi PKB, Hj Nana Kencanawati SPd dari Fraksi Gerindra, dan Teguh Rusiana Merdeka SH dari Fraksi Golkar. 

Rapat paripurna internal itu dipimpin Ketua Sementara DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE MAP, berjalan lancar dan tertib. Menurut Rudiana, salah satu tugas utama pimpinan sementara adalah mengusulkan nama-nama calon pimpinan definitif untuk diajukan kepada gubernur Jawa Barat. 

Setelah keputusan dari DPRD Kabupaten Cirebon ini diterbitkan, pihaknya akan segera melayangkan surat ke gubernur melalui pemerintah daerah untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) pelantikan.

“Rapat paripurna ini merupakan langkah penting karena tugas pimpinan sementara adalah mengusulkan pimpinan definitif. Setelah itu, SK pimpinan definitif akan diajukan ke Gubernur Jawa Barat untuk pelantikan,” terangnya. 

Disinggung mengenai waktu yang dibutuhkan hingga SK dari Gubernur Jawa Barat turun, Rudiana menjelaskan, proses tersebut bergantung pada kebijakan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Jika gubernur berada di tempat dan proses administrasinya berjalan lancar, SK pelantikan bisa selesai dalam waktu singkat.

“Proses ini tidak akan lama, mungkin hanya sekitar seminggu, tergantung dari Pemprov Jawa Barat dan ketersediaan waktu gubernur. Kami berharap semuanya berjalan cepat agar pelantikan pimpinan definitif bisa segera dilakukan,” imbuhnya.  

Sementara itu, anggota DPRD yang diusulkan menjadi Ketua DPRD, Dr Sophi Zulfia SH MH, menyampaikan harapannya agar SK dari Gubernur Jawa Barat dapat segera diterbitkan. Alasannya, percepatan pelantikan pimpinan definitif penting agar DPRD bisa segera menjalankan tugas-tugas legislatif.

“Kami berharap proses di tingkat provinsi bisa cepat, sehingga DPRD bisa segera bekerja. Ada banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari periode sebelumnya, dan itu menjadi fokus utama kami untuk segera dituntaskan pada periode ini,” kata Sophi.

Ia juga menyinggung tentang penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD), yang akan menjadi salah satu agenda awal setelah pimpinan definitif dilantik. Namun, setiap partai, memiliki mekanisme internal masing-masing dalam menyusun AKD. 

Fraksi PDIP sendiri akan berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk membahas penempatan jabatan strategis di DPRD.

“Penyusunan AKD akan dibicarakan setelah penetapan pimpinan definitif. Kami akan melakukan diskusi dengan fraksi-fraksi lain untuk menentukan siapa yang akan duduk di kursi-kursi pimpinan alat kelengkapan dewan,” paparnya.