CIREBON- Memasuki musim kemarau, potensi krisis air bersih mulai mengancam kawasan Kota Cirebon bagian selatan, termasuk Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.
Untuk meminimalkan dampak kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon melakukan survei secara berkala ke sumber-sumber air warga.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon, Andi Wibowo SSos MSi menjelaskan bahwa sebagian besar warga di Argasunya mengandalkan air tanah untuk konsumsi rumah tangga mereka.
BACA JUGA:Razia Sore Hari, Pengamen dan Manusia Silver Banyak Lakukan Pelanggaran
Mulai pekan ini, terdeteksi bahwa debit air pada sumur-sumur warga sudah mulai berkurang.
“Hasil monitoring kami di lokasi menunjukkan bahwa sebagian sumur warga sudah mulai mengalami penurunan debit air,” kata Andi Wibowo,pada Kamis, 7 Agustus 2024
Menurutnya, kondisi ini diperkirakan akan memburuk seiring dengan memasuki puncak musim kemarau.
BACA JUGA:Benahi dan Lakukan Kajian, Tingkatkan Kesejahteraan Dokter Spesiali di RSUD Arjawinangun
Oleh karena itu, BPBD akan mengantisipasi berbagai kemungkinan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
Misalnya, BPBD akan bekerja sama dengan Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Giri Nata untuk teknis permintaan droping air bersih apabila nantinya diperlukan oleh warga yang kekurangan air.
BPBD juga telah berkoordinasi dengan Lurah setempat untuk menghubungi RW atau RT yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih.
BACA JUGA:Warga Nahdliyin di Kota Cirebon Resah, Tidak Kenal Siti Farida
Selain itu, untuk memudahkan proses droping air bersih, BPBD telah menyurvei keberadaan toren atau reservoir air komunal yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan air hasil droping atau kiriman.
Dari delapan titik reservoir komunikasi warga, lima titik dalam kondisi baik dan berfungsi, sedangkan tiga titik lainnya membutuhkan perbaikan ringan, baik itu reservoir berbentuk toren atau tandon, maupun reservoir tembok.
“Jika reservoir memerlukan perbaikan ringan, kami berharap warga dapat melakukannya sendiri karena manfaatnya juga untuk mereka. Namun, jika perbaikannya memerlukan penanganan berat, warga bisa berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan bantuan perbaikan,” sebutnya.