MAJALENGKA - Nasib lahan yang bakal menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) berlokasi di Blok Bagung Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka dibiarkan tidak terurus. Lahan seluas sekitar 13.500 meter persegi peruntukkan BLK itu banyak dipenuhi rumput ilalang. Kondisi pagar banyak dipenuhi corat coret.
Informasi yang dihimpun, sedianya kondisi lahan itu bakal dijadikan sebagai BLK guna mengimbangi Sumber Daya Manusia (SDM) seiring menggeliatnya pembangunan industri pabrik di Kabupaten Majalengka yang sudah lama terwujud.
Lahan itu sendiri sudah ada sejak tahun 2015. Hingga di penghujung tahun 2023 ini, pemagaran dan pengurugan itu tidak kunjung terwujud BLK.
Pemagaran dan pengurugan kantor BLK di wilayah utara ini digadang-gadang merupakan kantor baru yang diperuntukkan bagi calon pekerja yang satu-satu di Kabupaten Majalengka. Pemkab Majalengka harus ambil sikap terkait tidak difungsikannya lahan tersebut.
BACA JUGA:Belum Tersentuh Permodalan
Salah seorang warga setempat, Nadi (52) menuturkan kehadiran BLK sendiri tentunya disambut positif oleh masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Ligung. Mereka berharap ke depan anak dan cucu mereka bisa dididik dan dilatih di sarana fasilitas sebelum terjun ke dunia kerja.
"Namun BLK di desa kami tidak segera terwujud. Bagaimana membuat masyarakat di sini (Ligung) akan lebih terampil sebelum masuk dan memulai kerja ke dunia industri karena kantor BLK pun sampai sekarang mangkrak tidak terealisasi. Padahal lahannya sudah ada," tuturnya, kemarin 12 Desember 2023.
Menurut dia, BLK sendiri sebagai media mendapatkan pengalaman maupun pendidikan pekerjaan sebelum terjun di dunia industri. Kehadiran BLK juga diharapkan tidak akan sulit dalam hal mencari pekerjaan karena sudah memiliki kemampuan dan keahlian.
"Apalagi Majalengka dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan industri pabrik sudah sangat pesat," katanya.
BACA JUGA:APBD 2024 Kabupaten Kuningan, Utamakan TPP dan TPG
Nadi menambahkan pembangunan pemagaran dan pengurugan BLK di desa Ligung Lor sendiri menelan anggaran Rp2,6 miliar lebih dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh PT Monodon Pilar Nusantara.
Saat itu, kata dia, salah seorang pelaksana proyek, Rasda mengatakan pembangunan BLK tepat berdampingan dengan gedung resi gudang merupakan anggaran bersumber APBD I Pemprov Jawa Barat. Pelaksanaannya baru tahap pengurugan dan pemagaran saja dengan waktu pelaksanaan enam puluh hari.
"Kala itu hanya dilaksanakan pengurugan lahan yang akan di bangun BLK dengan tanah merah dan pemagaran muka depan. Sedangkan mungkin untuk pembangunan selanjutnya akan di lakukan pelelangan tender kembali. Akan tetapi sampai sekarang tidak ada realisasi pembangunan BLK itu," tuturnya.
BACA JUGA:Debat Perdana Capres-Cawapres Malam Ini, Adu Gagasan Soal Pemerintahan, HAM, Korupsi dan Demokrasi
Dalam pelaksanaan pengurugan dan pemagaran melibatkan tenaga kerja warga setempat. Artinya selama delapan tahun terakhir ini tidak ada tindak lanjut yang berarti terhadap pembangunan BLK. (ono)