CIREBON - Kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilakukan oleh Pemkot Cirebon secara ugal-ugalan terus menuai sorotan publik.
Akademisi dari UGJ, Dr Editya Nurdiana SE MSi menganggap kenaikan PBB secara ugal-ugalan yang dilakukan oleh Pemkot Cirebon sebagai bentuk upaya meniru cara-cara kompeni dalam menerapkan pajak kepada masyarakat.
Menurut Editya, kenaikan PBB mengingatkan pada zaman Belanda, di mana pemimpin terendah adalah demang yang menjadi target oleh kompeni.
“Sekarang kenaikan PBB itu dilegalisasi oleh DPRD,” ujarnya.
Saat ini, kenaikan PBB tidaklah tepat. Sebaliknya, dirinya mempertanyakan nurani ketika PBB dinaikkan.
Dia juga mengkritik BPKPD sebagai pengepul PBB yang seharusnya lebih kreatif dalam mencari sektor lain untuk mendongkrak PBB.
Menurutnya, di Kota Cirebon, sektor jasa dan perdagangan harusnya yang ditingkatkan.
Menurut dosen Ilmu Ekonomi tersebut, Kota Cirebon seharusnya memiliki dominasi sektor jasa seperti Singapura.
Oleh karena itu, dia menganggap kenaikan PBB tersebut tidak sesuai dengan kalkulasinya.
Dia juga tidak setuju dengan adanya promosi diskon, karena alasan penerapan diskon ini mirip dengan strategi penjualan produk, sedangkan PBB bukanlah produk. (abd)