CIREBON- Perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan guru honorer dititipkan untuk pemimpin akan datang. Ya, persoalan masih dititikberatkan yang secara langsung dirasakan. Jalan rusak, perbaikan drainase, sampah, hingga tata kelola ruang terbuka.
Perkara akar rumput ini dianggap tak kunjung beres. Yang dilakukan sebatas pelipur sementara. Tidak komprehensif. Sekadar narasi penghibur yang larut seiring pemimpin/kebijakan yang berganti.
“Berkali-kali ganti walikota, persoalan jalan rusak ngga pernah selesai. Terus banjir, karena drainase yang jelek. Keduanya (jalan rusak dan banjir, red) saling berkaitan. Butuh pemimpin yang serius dan bukan sekadar pelipur sementara," ujar Dwi Siswati tentang apa yang perlu dibenahi di Kota Cirebon.
Pelik jalan rusak ini juga yang dikeluhkan Hasan. Warga RW 12 GSP itu bahkan harus melewati jalan lain untuk menghindari Jalan Terusan Bima dan Jalan Terusan Pemuda. Ia meminimalisasi risiko, bukan saja kejadian yang tak diinginkan di lokasi. Tapi risiko berkepanjangan terhadap spare part kendaraan atau masa pakai yang lebih singkat imbas jalur yang buruk tersebut.
BACA JUGA:Pemilu Awal Radar Cirebon: Eti Mendominasi
“Dari rumah, kalau mau lewat Jalan Terusan Bima atau Terusan Pemuda, saya memilih jalur By Pass Brigjen Dharsono yang lebih mulus," jelas Hasan kepada Radar Cirebon.
Ia juga tak menutup mata persoalan banjir di Kota Cirebon. Katanya, selalu terjadi setiap tahun. Bahkan beberapa informasi di wilayah tertentu, banjir terjadi semakin parah. Alasan itu Hasan menilai perlu pemimpin yang amanah. Bukan sekadar mengerti persoalan di Kota Metropolitan.
Ia menambahkan, persoalan drainase atau sampah yang menghambat aliran air, sudah sejak lama diidentifikasi. Tapi tak kunjung ada penyelesaian yang nyata. Banjir terus terjadi, bahkan di titik tertentu seperti Jalan Terusan Pemuda dan Jalan Dr Cipto Mengunkusumo, sangat mudah untuk tergenang air. “Hujan deras sebentar saja langsung banjir. Kendaraan ngga bisa lewat, segala keperluan harus terkorbankan karena banjir," sesalnya.
Persoalan pendidikan lebih spesifik diungkap guru TK Tunas Indonesia, Rahmi. Ia putus asa terhadap guru honorer terutama jenjang Taman Kanak-kanak (TK) yang tak punya kesempatan jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau PNS.
“Semua guru TK suaranya sama, kesejahteraan guru honor. Beri peluang guru honor untuk jadi PNS atau PPPK," jelas guru TK yang telah berstatus PNS tersebut. Rahmi berharap pemimpin akan datang konsen terhadap persoalan pendidikan. Terutama persoalan kesejahteraan guru, tak terkecuali tingkat paling dasar seperti TK. (ade)