CIREBON - DPRD Kota Cirebon memberikan evaluasi terhadap capaian kinerja tiga dinas pada tahun 2023, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Inspektorat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi, menyampaikan bahwa terdapat dua indikator peningkatan capaian kerja, yaitu keterserapan anggaran dan capaian kinerja program.
Secara keseluruhan, ketiga instansi tersebut rata-rata mampu mencapai skor 90 persen dalam penilaian kepuasan publik dan capaian program.
“Disdukcapil, dari empat program utamanya atau dari segi program, mencapai 93,48 persen, dengan kepuasan publik mencapai 91,50 persen,” katanya.
Selain itu, terkait pelayanan administrasi kependudukan, kurangnya sarana prasarana, dan kekurangan tenaga teknis operator, Komisi I merekomendasikan penyelesaiannya secara bertahap.
“Pada tahun 2023, terdapat catatan rekomendasi mengenai operator SDM dan sarpras, namun sebagian telah ditanggulangi dengan pengangkatan PPPK, termasuk sarpras,” ujarnya.
Sementara itu, untuk laporan Inspektorat, dari sisi program pencegahan mencapai 83 persen, capaian program tercapai 100 persen, dan realisasi anggaran 94,2 persen.
Namun, dari sisi pengawasan masih berada di angka 73 persen, karena merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya, yang mengakibatkan PR pada tahun berikutnya.
“Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi I merekomendasikan agar perusahaan rekanan pemda yang belum menyelesaikan kewajiban atau mengalami kurang bayar, tidak diperbolehkan mengikuti tender selanjutnya. Nantinya, sistemnya akan seperti BI Checking,” ujarnya.
Adapun untuk BPBD, dari sisi anggaran mencapai 87,95 persen dengan angka kepuasan masyarakat mencapai 92,5 persen.
Sebagai upaya peningkatan kinerja BPBD, Komisi I optimis akan menyelesaikan raperda penanggulangan bencana sebelum bulan Agustus melalui pansus DPRD.
“Melalui pansus, raperda tersebut diharapkan selesai pada bulan Juni 2024,” tegasnya.
Plt Kepala Disdukcapil, Eli Haryati SSos MSi, akan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang mudah dan cepat.
Ia juga menyebut bahwa masyarakat dapat memanfaatkan layanan MOD (Manager on Duty) untuk layanan administrasi kependudukan.
“Untuk mencapai optimalisasi tersebut, kami menyebutnya sebagai jemput bola,” ungkap Eli.