PROVINSI Jawa Barat ditargetkan memiliki 30 Sekolah Rakyat program Kementerian Sosial (Kemensos) bagi siswa miskin ekstrem dan tinggal di pedalaman. Sekolah Rakyat di Jawa Barat akan dibangun secara bertahap.
Pada Sekolah Rakyat, siswa dari keluarga miskin ekstrem akan belajar dan diasramakan secara gratis karena biaya ditanggung pemerintah pusat. Hadirnya Sekolah Rakyat, termasuk di Jawa Barat, disambut baik Gubernur Dedi Mulyadi.
Gubernur yang akrab disapa KDM itu juga senang karena Jawa Barat ditargetkan mempunya 30 Sekolah Rakyat di Jabar. “Saya sambut baik Sekolah Rakyat ini," ujar KDM usai Rakor dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Pemkab Bogor, Kamis (13/3/2025).
Menurut gubernur, 30 Sekolah Rakyat itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA. Lokasinya akan dibagi secara proporsional di kabupaten dan kota. Tiap sekolah memiliki kuota 300-500 siswa. Sedangkan kurikulum, akan disamakan dengan ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
BACA JUGA:PG Karangsuwung Bersiap Jadi Destinasi Wisata Baru
Agar sinkron dengan daerah, kata Dedi, Sekolah Rakyat bisa mengadopsi aturan lokal seperti masuk sekolah lebih pagi, yang saat ini sedang digodok Pemda Provinsi Jabar. Aturan masuk sekolah lebih pagi bertujuan untuk mendisiplinkan siswa, dan mencegah budaya nongkrong usai jam belajar terutama oleh anak-anak SMA yang berpotensi mengarah pada kenakalan remaja seperti tawuran, dan kebut-kebutan.
Sekolah lebih pagi juga bisa memunculkan budaya baru yaitu tidur lebih awal bangun lebih pagi. “Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 malam," katanya, dikutip dari laman resmi Humas Jabar.
Seperti diketahui, rakor dan diseminasi Sekolah Rakyat itu dipimpin langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan dihadiri oleh Bupati dan Walikota se Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul --sapaan Saifullah Yusuf-- mengungkapkan saat ini Kementerian Sosial sedang gencar sosialisasi dengan bupati dan wali kota.
Gus Ipul meminta kepada para kepala daerah yang memiliki aset dan tanah agar diusulkan menjadi Sekolah Rakyat. “Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, Insya Allah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini,” katanya.
BACA JUGA:Komitmen Berantas Peredaran Miras
Masih kata Gus Ipul, sasaran Sekolah Rakyat diutamakan yang berasal dari keluarga miskin dan berdomisili di dekat Sekolah Rakyat. Indikator miskinnya akan ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Warga miskin yang desil satu di sekitar situ dulu," sebutnya.
Sekolah Rakyat sendiri akan memiliki konsep asrama. Sehingga, bila anaknya masih SD, maka orang tuanya bisa menengoknya sewaktu-waktu. “Pemerintah memastikan sekolah ini gratis. Mulai dari asrama, baju, peralatan sekolah, dan keperluan lainnya akan ditanggung negara," ujar Gus Ipul. (rc)