CIREBON - Komisi III DPRD Kota Cirebon menekankan pentingnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh pemerintah daerah agar penerima manfaat di Kota Cirebon tepat sasaran.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, M Yusuf MPd menilai bahwa Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon memiliki peran yang sangat penting dan langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Oleh karena itu, akurasi DTKS sangat menentukan seberapa baik tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Dinsos memiliki posisi yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga DTKS harus diverifikasi dan diperbarui. Jangan sampai data ini malah salah sasaran,” kata Yusuf, baru-baru ini.
Selain pemutakhiran DTKS, Yusuf juga meminta Dinsos untuk menjamin keterbukaan informasi mengenai data tersebut, sehingga masyarakat di tingkat kelurahan dapat mengaksesnya secara langsung.
“Pada prinsipnya, Dinsos harus prima dalam melayani masyarakat, karena ini berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Jika ada masalah, segera perbaiki agar tidak menimbulkan polemik,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga berpesan agar Dinsos terus mengoptimalkan pelayanan sosial lainnya, seperti penanganan khusus bagi disabilitas terlantar, gelandangan, pengemis, hingga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Cirebon.
“Di lapangan, ada lebih dari 800 ODGJ yang terdata di Dinsos Kota Cirebon. Oleh karena itu, inisiatif Dinsos untuk membangun pusat rehabilitasi, rumah singgah, dan shelter menjadi prioritas kami,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD, Syarifudin SH juga menyebutkan bahwa Dinsos harus lebih selektif dalam memutakhirkan DTKS agar proses penyaluran bantuan kepada masyarakat tidak salah sasaran.
Ia juga mengimbau agar kerja sama antar lembaga, baik antara Dinsos dengan legislatif maupun dengan lembaga lain, lebih dioptimalkan pada tahun 2025 ini.
“Saya kira apa yang dilakukan Dinsos sudah baik, tetapi kami tetap mengingatkan agar ke depan sinergi dengan Komisi III terus diperkuat, agar penerapan programnya bisa lebih baik lagi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Cirebon, Dra Hj Santi Rahayu MSi melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi DTKS sebanyak 39 ribu keluarga penerima manfaat hingga tahun 2024.
Pada tahun yang sama, Dinsos juga telah menyalurkan bantuan untuk 140 keluarga yang rumahnya ambruk.
Pihaknya juga meminta dukungan kepada DPRD agar pembangunan shelter untuk Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), rumah singgah, serta pengadaan mobil pelayanan dapat segera terealisasi.
“Untuk itu, kami memohon dukungan DPRD untuk membangun fasilitas tersebut, karena hingga saat ini fasilitas tersebut masih belum dapat beroperasi secara optimal,” pungkasnya. (ade)