Secara nasional hingga daerah, tahun 2024 menjadi masa transisi. Karena itu, perlu ada keselarasan antara perencanaan pembangunan di pusat dengan daerah. Agar perencanaan pembangunan terjadi sinkronisasi dan harmonisasi.
Pj Walikota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi mengatakan, konsultasi publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RMJPD) Kota Cirebon Tahun 2025-2045 dan Kick Off Meeting Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2025, memberikan ruang bagi segenap elemen, untuk menyampaikan berbagai masukan. “Harmonisasi dan sinkronisasi rencana pembangunan antara pusat dengan daerah, menjadi acuan,” ucapnya.
Terlebih dalam masa transisi, ujarnya, berbagai kebijakan strategis dalam menentukan arah pembangunan Kota Cirebon berkelanjutan, perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait. Agar, kebijakan pembangunan aspiratif sesuai dengan harapan masyarakat. Karena pemerintah hadir, kata Agus Mulyadi, untuk memberikan pelayanan terbaik dan kesejahteraan kepada warga Kota Cirebon.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cirebon Drs Agus Herdhyana MSi menjelaskan, tujuan penyelenggaraan konsultasi publik RMJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 dan Kick Off Meeting RKPD Kota Cirebon Tahun 2025, sebagai bentuk upaya harmonisasi dan sinkronisasi rencana pembangunan pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Cirebon. “Agar arah pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya. (ysf)