JAKARTA-Partai Gerindra membantah tengah menyerang PDIP soal kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
“Gak ada itu (menyerang PDIP). Gak, Gak. Saya baca semuanya,” tegas Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/12/2024).
Muzani menerangkan, Gerindra menyayangkan sikap dari PDIP yang seolah lepas tangan dengan adanya kebijakan PPN 12 persen yang menuai kritik pedas dari masyarakat.
Sebab, pada saat revisi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi ketua panitia kerjanya adalah Dolfie Otniel, yang merupakan anggota Fraksi PDIP.
BACA JUGA:BSI Ajak Masyarakat Terapkan Wisata Berkelanjutan
“Teman-teman Gerindra cuma ingin mengatakan bahwa ini kan UU yang juga disetujui bersama, diinisiasi bersama, jangan kemudian seolah-olah persetujuan bersama-sama. Ya ini kan produk bersama, gitu kira-kira,” ucapnya.
“Kalau mau memberi pandangan ya pandangan saja. Kira-kira begitu. Enggak-enggak (nyerang),” terang Ahmad Muzani di RMOL.
Ya, sejumlah kader Gerindra terkesan menyalahkan Fraksi PDIP yang memberikan statemen untuk menunda kebijakan PPN 12 persen. Padahal PDIP termasuk pihak yang menyepakati UU HPP, di mana salah satu kader PDIP, Dolfie Otniel, menjadi ketua panja saat itu.
SUSUN STRATEGI YANG LEBIH ADAPTIF
Sementara Co-Founder Tumbuh Makna (TMB), Benny Sufami menilai kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
BACA JUGA:BNSP Meluncurkan LSP P3 di Cirebon
“Kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara yang nantinya disalurkan kembali ke sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya," ujar Benny.
Meski memiliki tujuan positif, menurut Benny, pemerintah perlu melihat situasi saat ini dengan sangat hati-hati melalui pemantauan daya beli masyarakat khususnya di kalangan menengah bawah.
Sebab, hal ini sangat menentukan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dijaga pada angka lima persen di mana jika melihat pertumbuhan ekonomi pada 2024 ada indikasi mengalami tren penurunan. Untuk itu, Benny melihat bahwa masyarakat perlu menyiapkan diri dalam menghadapi dampak optimalisasi PPN ini. “Tantangan terbesar ada di tiga bulan pertama sebagai masa transisi, di mana harga barang cenderung naik. Stimulus pemerintah di periode ini justru menjadi sangat penting,” katanya di JPNN.
Selain itu, masyarakat perlu memperkuat literasi keuangan dengan memprioritaskan pengeluaran penting dan mengurangi biaya non-esensial.