Sementara itu, di sekolah negeri, kata Presiden Komisaris Syntax Indonesia ini, pembiayaan yang tersedia terbatas, karena bersumber dari anggaran pemerintah.
Belum lagi, persoalan kecilnya gaji guru honorer dan minimnya jumlah guru muda yang dianggap lebih mampu mengikuti tren teknologi saat ini.
Lantas, bagaimana agar pendidikan berkualitas juga bisa diakses oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah?
Menurut Taufik, solusinya adalah dengan membuat one big data school untuk mengetahui kapasitas sekolah.
Selain itu, penyetaraan sekolah-sekolah yang tertinggal juga harus dilakukan.
Melalui tabulasi data ini, pemerataan pendidikan bisa tercapai.
“Kemudian, data ini harus bisa diakses oleh publik,” kata Taufik, yang juga aktif mengajar di berbagai universitas.
Ia menambahkan, Cirebon harus memiliki Super App yang dapat memantau data pendidikan secara lengkap.
Akses informasi yang terbuka mengenai jumlah sekolah negeri dan swasta, serta standar fasilitas, sangat diperlukan agar dapat dipantau dengan mudah.
“Melalui keterbukaan dan bermodalkan data, kebijakan dapat ditentukan. Misalnya, ada 300 sekolah yang perlu perbaikan. Maka, targetkan dan pastikan, dalam dua tahun, 300 sekolah tersebut harus selesai diperbaiki,” jelas Ketua Yayasan Sekolah Islam Darul Ulum Indonesia itu.
Tenaga pengajar atau SDM guru juga tak kalah penting untuk diperhatikan.
Namun, yang paling utama adalah kepemimpinan kepala sekolah, karena mereka memiliki peran pengawasan yang paling dekat dalam menjalankan program-program di sekolah.
Taufik menambahkan, kepala sekolah setidaknya harus memiliki karakter kepemimpinan yang baik, dengan salah satu aspek yang paling penting adalah literasi digital.
Kepala sekolah juga perlu mempelajari digital marketing dan bagaimana memainkan branding sekolah. (*)