CIREBON-Anggota DPRD Kabupaten Cirebon R Cakra Suseno SH menerima beragam aspirasi dari masyarakat. Tidak sedikit persoalan yang disampaikan para konstituen saat menggelar reses di sejumlah titik di dapil V.
Keluh kesah itu mulai dari petani garam, minimnya penerangan jalan umum (PJU), hingga pelayanan dasar masyarakat.
“Saat reses, banyak keluhan dari masyarakat terkait berbagai persoalan mendesak. Mulai dari harga garam yang tidak stabil, sulitnya akses petani terhadap pupuk, hingga permasalahan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan,” kata Cakra, akhir pekan kemarin.
Ketua komisi II DPRD Kabupaten Cirebon itu menyampaikan, para petani garam di wilayah timur Kabupaten Cirebon merasa tertekan karena hingga kini pemerintah belum menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk garam.
“Petani garam mengeluh soal harga yang tidak berpihak kepada mereka. Selama ini, harga garam ditentukan oleh tengkulak, bukan pasar, sehingga petambak berada pada posisi lemah,” ungkap Cakra.
Dijelaskannya, tanpa adanya regulasi yang jelas terkait harga garam, petambak sulit mendapatkan keuntungan yang layak. Kondisi ini diperburuk oleh masuknya garam impor yang sering kali menekan harga garam lokal.
Selain petambak garam, petani padi juga menyampaikan keluhan yang tak kalah penting. Masalah kelangkaan pupuk menjadi isu yang sering kali mengganggu produktivitas pertanian. Petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan tanaman padi.
“Pupuk langka sudah menjadi persoalan klasik, tetapi hingga kini belum ada solusi nyata. Ini mengganggu keberlangsungan pertanian, terutama di Wilayah Timur Cirebon,” jelas Cakra.
Tidak hanya itu, saluran irigasi yang rusak dan jalan usaha tani yang buruk turut menjadi hambatan bagi para petani. Banyak saluran air yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga mengurangi efisiensi pertanian dan berdampak pada hasil panen.
Persoalan infrastruktur menjadi isu yang mendominasi aspirasi masyarakat. Jalan-jalan rusak di berbagai wilayah mengganggu mobilitas warga sekaligus berdampak negatif pada perekonomian masyarakat.
“Jalan yang rusak tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga sering menjadi penyebab kecelakaan. Pemerintah harus segera melakukan perbaikan demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, minimnya PJU di wilayah pedesaan menambah keresahan masyarakat. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan mobilitas malam hari, tetapi juga meningkatkan risiko tindak kejahatan.
Ia mengaku, semua aspirasi yang berhasil dihimpun selama reses akan dicatat dan diperjuangkan di legislatif.
“Diharapkan keluhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui program-program konkret,” pungkasnya. (sam)