CIREBON- Diskusi publik memperingati Hari Guru Nasional 2024 digelar di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Senin (25/11). Salah satu pemateri adalah Ketua PGRI Kabupaten Cirebon Hj Yeyet Nurhayati SPd.
Pada kesempatan itu, Yeyet Nurhayati meminta agar program sertifikasi guru tetap dilanjutkan demi mendukung kesejahteraan sekaligus memotivasi guru dalam mengajar. “Masih banyak guru honorer yang belum sejahtera. Bagaimana mereka bisa semangat mengajar jika kesejahteraannya belum terpenuhi?" ujar Yeyet.
Pihaknya juga mendorong percepatan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia mengapresiasi jumlah pengangkatan guru PPPK di Kabupaten Cirebon tertinggi secara nasional, namun di Kabupaten Cirebon sendiri masih ada sekitar 1.000 lebih guru yang berstatus honorer.
Selain itu, Yeyet pun menyoroti lemahnya budaya literasi di Indonesia. Ia menyebut masih banyak siswa SD dan SMP yang belum lancar membaca, serta akses pendidikan yang belum merata.
BACA JUGA:Refleksi HGN: Dilema Kesejahteraan dan Pengabdian
Kondisi ini bertentangan dengan harapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendorong integrasi pembelajaran berbasis digital. “Bagaimana kualitas pendidikan bisa meningkat jika akses pendidikan belum merata dan budaya literasi masih lemah?” terangnya.
Ia menambahkan, mayoritas guru di Indonesia berusia di atas 35 tahun dan banyak yang belum menguasai teknologi. Hal ini, sambungnya, menjadi tantangan besar dalam menghadapi transformasi digital di dunia pendidikan.
Tak hanya itu, Yeyet juga menyoroti kasus kriminalisasi terhadap guru yang semakin marak. Ia menyebutkan kasus di Riau, di mana seorang kepala sekolah menjadi korban pembakaran motor oleh siswanya.
Ia menilai kejadian seperti ini terjadi karena ketiadaan Undang-Undang Perlindungan Guru. “Kami mendesak pemerintah dan DPR segera susun UU Perlindungan Guru agar para guru bisa mengajar dengan nyaman dan tanpa ketakutan," tegasnya.
BACA JUGA:Sekjen PSSI Tak Sengaja Bocorkan Daftar Pemain Naturalisasi, Ada Nama Mauro Zijlstra
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon H Ronianto SPd MM mengungkapkan bahwa kesejahteraan guru sempat jadi perhatian besar sejak 2007 melalui pemberian tunjangan profesi. Namun, hingga kini baru sekitar 60 persen guru di Kabupaten Cirebon yang menerima tunjangan tersebut. “Tahun 2007, euforia tunjangan profesi luar biasa. Namun, saat ini proses sertifikasi semakin sulit, sehingga banyak guru merasa kesulitan memenuhi persyaratannya," jelas Ronianto.
Baik PGRI maupun Disdik Kabupaten Cirebon berharap pemerintah pusat tidak mempersulit proses sertifikasi guru serta lebih serius memperhatikan kesejahteraan tenaga pengajar, termasuk menyelesaikan persoalan honorer.
Selain itu, perlindungan hukum yang lebih kuat juga diharapkan agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan bermartabat. “Kami ingin guru tidak hanya dilihat sebagai pekerja, tetapi juga dihargai sebagai pendidik dengan hati," pungkas Ronianto. (sam)