APBD Kota Cirebon yang terbatas membuat pemerintah daerah tidak cukup leluasa dalam mengelola anggaran untuk kepentingan publik.
Untuk itu, Calon Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati MAP, ingin fokus mengajukan anggaran dari pemerintah pusat jika terpilih pada pilkada 27 November mendatang.
Hal ini disampaikan saat Eti Herawati menggelar Sapa Warga di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan.
Eti Herawati menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi Kota Cirebon.
Beberapa di antaranya adalah masalah pembangunan infrastruktur, minimnya anggaran daerah, dan masalah pendidikan.
Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tinggi, sementara keuangan daerah yang terbatas, menurut Eti, menjadi kendala bagi prospek pembangunan Kota Cirebon.
Oleh karena itu, sebagai kepala daerah, ia harus berinisiatif mencari tambahan pendapatan dari pemerintah pusat agar penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan maksimal.
”APBD Kota Cirebon tahun ini sekitar Rp1,6 triliun. Anggaran ini separuhnya habis untuk belanja pegawai,” ungkapnya.
Karena itu, lanjut Eti, kepala daerah harus pintar dalam mencari dan melobi anggaran di pusat dan provinsi.
Menurutnya Eti, pada APBD tahun anggaran 2024 ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terpasang sekitar Rp651 miliar.
Angka tersebut tidak lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yaitu Rp859 miliar.
Artinya, keuangan pemerintah daerah Kota Cirebon masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat untuk kebutuhan pembangunan daerah.
Kepala daerah tidak bisa hanya menunggu tanpa aktif mencari bantuan pemerintah pusat. Selain itu, pemkot juga harus memaksimalkan potensi PAD.
“Salah satu bukti keberhasilan melobi pemerintah pusat adalah program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di wilayah pesisir Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk,” jelasnya.
Program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada 2021 itu mampu menata kawasan sehingga menghilangkan kesan kumuh.