BACA JUGA:Calon Pj Gubernur Jakarta, DPRD Tak Usulkan Heru Budi
Sebagai lembaga mandiri yang diamanahkan untuk melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik, KIP memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal dan memastikan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan Pilkada dapat diakses oleh publik dengan mudah dan transparan.
“Ini bukan hanya tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan pemerintahan,” tegasnya.
Melalui Rakernis ini, diharapkan dapat berdiskusi, bertukar pikiran, dan merumuskan strategi-strategi efektif untuk mengawal keterbukaan informasi publik dalam Pilkada Serentak.
BACA JUGA:Rencana MLB NU Jalan Terus, Kiai Imam Jazuli: Yang Menolak dari Jabar Hanya 8 PCNU
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk memperkuat komitmen kita dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan transparan,” imbuhnya.
Sementara itu, Rakernis yang berlangsung dari 12-14 September ini dihadiri oleh seluruh jajaran Komisioner Komisi Informasi Pusat, serta komisioner Komisi Informasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik yang hadir secara langsung maupun daring.