CIREBON- Yadi Wikarsa MSi gagal mendapat tiket rekomendasi sebagai bakal calon bupati (bacabup) di Pilbup Cirebon. Status ASN Yadi pun bisa aktif kembali. Pasalnya, selama prosesnya, eks Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon itu mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN).
Kabag Organisasi Setda Kabupaten Cirebon Agung Firmansyah SSTP mengatakan ada proses yang harus ditempuh agar status ASN Yadi Wikarsa aktif kembali setelah gagal mendapat rekomendasi dari partai politik sebagai bacabup.
“Pak Yadi bisa mengusulkan mengaktifan kembali sebagai ASN. Artinya tidak harus melihat batas akhir cuti, karena Pak Yadi kan tidak dapat rekomendasi di kontestasi pilkada," ujar Agung kepada Radar Cirebon, Minggu 8 September 2024.
Adapun prosesnya, kata Agung, tergantung dari kemauan yang bersangkutan. Untuk proses pengaktifan kembali sebagai ASN, yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis ke sekda sebagai pimpinan tertinggi ASN. Selanjutnya, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan meneruskan proses ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
BACA JUGA:Optimis Raih Suara 50% Lebih
“Tidak ada punishment bagi Pak Yadi. Karena, Pak Yadi mengambil cuti. Sementara CTLN sejak 30 Juli sampai 30 September," terang Agung yang juga Plt Kabag Pemerintahan itu.
Menurutnya, meski belum, sampai batas akhir CTLN, yang bersangkutan bisa mengajukan pengaktifan kembali sebelum masa cuti berakhir. "Untuk posisinya akan kembali menjabat sebagai Kabag Pemerintahan lagi, itu tergantung kebijakan dari pak Penjabat Bupati," tandasnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Cirebon Dr Hilmy Rivai MA membenarkan bahwa Yadi dapat kembali berstatus ASN. Namun, penempatan posisi setelah aktif kembali akan bergantung pada kebijakan Penjabat (Pj) Bupati. “Posisi beliau, apakah kembali menjabat Kabag Pemerintahan atau ditempatkan di posisi lain, itu menjadi kewenangan Pj Bupati," ungkap Sekda Hilmy.
BACA JUGA:GPM Hadirkan Posting Untuk Warga
Terkait prosedur dan waktu pengaktifan kembali, Hilmy mengaku belum mendalami aturannya secara spesifik. “Seharusnya prosesnya cepat, karena hak-hak sebagai ASN juga perlu segera dipulihkan," pungkasnya. (sam)