Soal Kewajiban Antara Developer-DPKPP Beda Pendapat, Serahterima PSU Temu Jalan Buntu

Hilmy menambahkan, diskresi yang diambil pun harus melalui konsultasi dengan legislatif agar ada keselarasan persepsi.

Pemerintah daerah juga akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aspek hukum, khususnya soal persentase yang menjadi perbedaan pendapat.

“Kami tidak ingin ada ketidaksepahaman, terutama dari sisi hukum,” pungkasnya.